Jembatan dan Peradaban

Jembatan menghubungkan tempat. Masing-masing tempat menyumbang peri kehidupan satu sama lain. Industri dan teknologi yang hiruk-pikuk di seberang sini hendak disalurkan ke seberang sana. Apakah masing-masing tempat siap untuk lebih intim, bukan perkara penting. Puncak jembatan bukanlah baja, kawat besi dan lampu. Puncak jembatan adalah peradaban.

Jembatan  menghubungkan peradaban plus noda-noda hitam kehidupan. Sebut saja kriminalitas, prostitusi, urbanisasi dan mental modernisasi kekanak-kanakan. Dengan jembatan, peradaban dipertaruhkan, dicampuradukkan dan ditransformasikan. Hasil akhirnya ada pada manusia. Biarlah noda-noda hitam itu tenggelam dan hilang di dasar jembatan.

Jembatan mempertemukan orang, serikat, korporasi dan mimpi-mimpi. Hidup memang jadi berwarna. Interaksi jadi lebih mudah. Keyakinan-keyakinan baru mulai dirajut. Harapan-harapan indah sedang dirangkai.

Peradaban dan martabat manusia adalah awal dan akhir pembangunan jembatan. Kecuali itu adalah gemerlap dan kemegahan, yang tak abadi.

* * *

Mereka adalah barisan pencari nafkah yang dibicarakan dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945. “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Mereka merangsek, menerobos perbatasan, meninggalkan bumi pertiwi dan singgah di negeri orang. Mereka menjual kepercayaan pada para pemimpin negeri bersama tuntutan akan nasi dan uang bagi keluarga di kampung.

Domestic helper, begitu mayoritas status mereka. Domestic victim, begitu jamaknya nasib akhir mereka.

Mereka tahu ada kawan di sekitarnya yang selalu jadi korban. Mereka juga tahu, kawan yang jadi korban itu jarang diperhatikan. Yang mereka tidak tahu, ada perjanjian kerjasama yang di bagian akhir ada paraf bertanda “negara majikan” dan “negara hamba”. Yang mereka tidak tahu, ada ratusan triliun uang mengalir dan berputar berkat keringat dan air mata mereka.

Republik ini belum juga beranjak memperbaiki perjanjian pengiriman dan perlindungan bagi mereka. Mereka tidak tahu, pemerintah republik ini tidak pernah belajar apapun dari peristiwa apapun!

Dari negeri seberang yang tak bersahabat itu, lamat-lamat mereka mendengar dalam kesedihan, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

 

* * *

 

The Facts

 

SURAMADU DIRESMIKAN

Kesejahteraan Masyarakat Madura Diharapkan Terangkat

 

BANGKALAN, KOMPAS – Presiden SBY mengharapkan pengoperasian Jembatan Suramadu benar-benar mampu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Madura.

Oleh karena itu, pembangunan Jembatan Suramadu harus ditindaklanjuti dengan pengembangan kawasan Surabaya-Madura secara terkoordinasi, terarah dan terpadu.

Demikian diungkapkan Presiden Yudhoyono dalam peresmian Jembatan Suramadu, Rabu (10/6) di pintu tol Suramadu sisi Madura di dusun Sumber Wungu, Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Secara khusus, pembangunan Jembatan Suramadu akan ditindaklanjuti oleh Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 27 tahun 2008 tentang BPWS. (ABK/BEE/DAY)

 

Kompas, Kamis 11 Juni 2009

 

* * *

 

15.000 TKI Pulang ke Tanah Air

 

MANADO, KOMPAS – Krisis ekonomi global setahun ini memaksa sekitar 15.000 tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sejumlah negara pulang ke Tanah Air. Mereka terkena pemutusan hubungan kerja di negara tempat mereka bekerja.

“Sebagian besar dari mereka bekerja di sektor manufaktur di Uni Emirat Arab, Malaysia dan Korea Selatan,” ujar Mohammad Jumhur Hidayat, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNPP-TKI), kepada wartawan di Manado, Selasa (9/6).

Ia mengatakan, pemutusan kontrak kerja TKI semata karena alasan krisis ekonomi sehingga proyek di beberapa negara mengalami penundaan pekerjaan.

Catatan BNPP-TKI menyebutkan, terdapat 6 juta pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Sebanyak 4,5 juta diantaranya tercatat resmi dan 1,5 juta orang tidak tercatat. Pekerja Indonesia menghasilkan devisa untuk negara 12 miliar dollar AS (sekitar Rp 120 triliun). Devisa dari TKI dinilai sebagai modal bagi pemerintah pada masa krisis. (ZAL) 

 

Kompas, Rabu 10 Juni 2009